Ruang Terbuka Hijau ( Green Open Spaces)


1.1  LATAR BELAKANG MASALAH
Dewasa ini pembangunan merupakan kegiatan yang mutlak dilakukan oleh suatu negara , dimana pembangunan menjadi tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan nilai negaranya di mata negara lain. Pembangunan berjalan dengan seiring waktu ke waktu menuju kearah yang jauh lebih baik, hal ini terlihat semakin berkembangnya perekonomian suatu negara dikarenakan majunya pembangunan yang dilakukan oleh negara tersebut. Pembangunan di Indonesia sendiri masih terus berjalan  sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah, dimana tonggak pembangunan Indonesia diawali dengan dibukanya kesempataan penanaman modal bagi investor asing maupun investor dalam negeri. Pembangunan dilaksanakan harus mengacu kepada perencanaan pembangunan yang baik, dimana perencanaan berfungsi dalam meminimalisir damapak yang kemungkinan diakibatkan oleh pembangunan. Di Indonesia setiap pembangunan harus mengacu pada UU nomor 25 tahun 2004, yang menjelaskan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pembangunan secara langsung akan bersinggungan dengan perencanaan tata ruang, dimana pembangunan yang tidak mengacu pada tata ruang akan menyebabkan terjadinya benturan keinginan yang akan sulit dipecahkan nantinya, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan sektoral. Perencanaan pembangunan didalamnya juga membahas mengenai perencanaan tata ruang, dimana perencanaan yang baik akan meminimalisir dampak yang ditimbulkan pembangunan sedangkan tata ruang mensinkronisasikan pembangunan dengan alam sekitarnya. Perencanaan tata Ruang didalamnya akan selalu membahas tentang ketersediaan Ruang terbuka Hijau yang merupakan elemen penting dalam pembangunan yang tidak dapat dilepasakan. Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional mengatur bahwa setiap wilayah kota/ kabupaten harus menyisakan 30% dari luas wilayah untuk dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau. Permasalahan yang ada hingga saat ini adalah, cakupan sebesar 30% sangat sulit dipenuhi oleh sebagian besar kota yang ada di Indonesia. Persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau semakin kompleks dimana permasalahan tersebut disebabkan dalam proses perencanaan pembangunan melupakan aspek ruang terbuka hijau. Berdasarkan pemaparan diatas maka permasalahan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh kota-kota besar, terutama kota-kota dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Disisi lain kota melaksanakan pembangunan untuk memajukan kota tetapi juga disisi lain dihadapkan dengan persoalan keseimbangan antara pembangunan dengan lingkungannya.



















BAB II
PEMBAHASAN
Ruang merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara umum dan merupakan barang publik yang dapat tereksploitasi bila pemafaatnya melebihi daya dukungnya, dan merupakan wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial ( yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi dan budaya) dengan ekosistem ( sumber daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung. Ruang harus dimanfaatkan secara arif dan efisien, sehingga menungkinkan pemanfaaatan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya dapat secara optimal dimanfaaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan yang dimaksud dengan Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota/wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang.jalur dimana dalam penggunaanya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Sedangkan RTH Kawasan Perkotaan adalah bagian ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Sedangkan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai permuiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemenuhan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Ruang perlu ditata agar dapat memberikan keseimbangan lingkungan dan dukungan yang nyaman terhadao manusia serta hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secraa normal. RTH kawasan perkotaan dibagi menjadi dua bagian yaitu RTH publik dan RTH privat, RTH publik adalah RTH yang penyediaanya dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota. Sednagkan RTH privat adalah RTH yang penyediaannya dan pemeliharaanya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah.
Ruang terbuka hijau tidak dapat dipisahkan dari manusia baik secara psikologis, emosional ataupun dimensional. Ruang terbuka merupakan suatu wadah yang dapat menampung masyarakat untuk beraktifitas dari masyarakat di wilayah tersebut. Rencana tata ruang wilayah merupakan komponen yang penting dalam perencanaan pembangunan, dimana dalam rencana tata ruang wilayah mengatur tentang ketersediaann ruang terbuka hijau. Setiap perencanaan pembangunan kota harus memperhatikan elemen yang meningkatkan nilai-nilai kemanusiaannya, seperti halnya dengan ruang terbuka, karena pada dasarnya ruang terbuka memiliki nilai yang penting yaitu:
a.       Ruang terbuka merupakan pelengkap dan pengontras bentuk kota (urban).
b.      Bentuk dan ukuran ruang terbuka merupakan suatu determinan utama bentuk kota, artinya 30%-50% luas seluruh kota diperuntikan untuk ruang terbuka.
c.       Ruang terbuka merupakan salah satu elemen fisik kota yang dapat menciptakan kenikmatan kota.
d.      Mengangkat nilai kemanusiaan, karena didalam ruang terbuka ini berbagai manusia dengan berbagai aktivita bertemu.
 Ruang terbuka hijau berperan sebagai penyeimbang antara daerah terbangun dengan daerah terbuka. Dari daerah terbanguan dengan kegiatan industri akan menimbulkan emisi gas buang, dan konsentrasi manusia pada suatu tempat yang melampaui daya dukung lingkungann menimbulkan polusi udara yang berdampak buruk terhadap kehidupan manusia. Cakupan ruang terbuka hijau idealnya adalah 30% dari luas wilayah, namun hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia hingga saat ini hanya mampu memenuhi cakupan sebesar 10% dari luas kota. Padahal arti penting ruang terbuka hijau sangat bermanfaat bagi masyarakat secara luas baik untuk kesehatan, arena bermain, olahraga dan komunikasi publik.
Perkembangannya dalam dasawarsa ini, ruang terbuka hijau telah tersingkir keberadaannya oleh pembangunan-pembangunan yang bersifat menghabiskan keseluruhan lahan atau biasa disebut dengan pembangunann yang berpola ”container” yakni suatu pembangunan yang secara sekaligus dapat menampung berbagai aktvitas sosial ekonomi seperti Mall, Perkantoran, Hotel dsb. Pemerintah lebih memilih melakukan investasi dengan pembangunan-pembangunan mall yang menjanjikan keuntungan lebih dibandingkan membangun taman kota atau hutan kota.
Persoalan ketersediaan ruang terbuka hijau belum menjadi persoalan mendesak bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dibandingkan dengan persoalan kemiskinan dan kesehatan juga merupakan salah satu faktor belum terpenuhinya cakupan 30% tersebut. Selain hal tersebut banyak faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya ruang terbuka hijau sebesar 30% dari , diantaranya adalah :
·        Belum adanya aturan hukum dan perundangan yang tepat dalam mengatur ketersediaan ruang terbuka hijau.
·        Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak pengembang dalam melaksanakan pembangunan  masih bersifat berat sebelah.
·        Belum jelasnya kelembagaan yang bertugas dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
·        Belum terdapatnya tata kerja pengelolaan RTH yang jelas.
·        Lemahnya persepsi masyarakat akan pentingnya ketersediaan RTH
·        Keterbatasan lahan kota yang diperuntukan untuk RTH
·        Belum optimalnya pemanfaatan lahan terbuka yang ada di kota untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau.
Kenyataan yang sangat dilematis bagi kehidupan perkotaan saat ini, kota berkembang dengan begitu pesatnya akan tetapi kualitas lingkungan perkotaan justru semakin mengalami penurunan yang sangat drastis. Ruang terbuka hijau sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi persoalan tersebut harus mulai dijadikan perhatian bagi seluruh pelaku pembanguan baik itu pemerintah, masyarakat maupun stake holder. Di beberapa kota yang ada di Indonesia kebutuhan ruang terbuka hijau mulai menjadi kegiatan yang wajib dilakukan. Salah satunya adalah Salatiga, di Salatiga, kebutuhan ruang terbuka hijau dicanangkan oleh Pemerintah Daerah dalam Perda No 4 Tahun 2011 sebesar 30% dari luas wilayah. Sementara kondisi eksistingnya baru mencapai 11,01%dari luas wilayah dengan perincian 259, 77 hektar atau 4,57% RTH publik dan 365,50 atau 6,44% RTH privat. RTH publik aksisteising seluas kurang lebih 260 hektar atau kurang lebih 4,6 persen dari luas wilayah meliputi:
  1. hutan kota seluas kurang lebih 29 ( dua puluh sembilan) hektar terdapat di kelurahan Salatiga, Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Tegalreja, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Kumpulreja, dan Kelurahan dukuh.
  2. Taman RT, taman RW dan taman kota seluas kurang lebih 26 ( dua puluh enam) hektar tersebar di wilayah Kota Salatiga;
  3. Pemakaman seluas kurang lebih 52 ( lima pulu dua) hektar yang terseba di wilayah Kota Salatiga;
  4. Kawasan lindung bawahannya seluas kurang lebih 50 ( lima puluh) hektar di Kelurahan Bugel, Kelurahan Blotongan, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Kutowinangun;
  5. Jalur hijau seluas kurang lebih 24 ( dua puluh empat) hektar tersebar di wilayah Kota Salatiga; dan
  6. Agro wisata seluas kurang lebih 79 ( tujuh puluh sembilan) hektar di Kelurahan Kumpulrejo.
RTH privat eksisting seluas 365 ( tiga ratus enam puluh lima) hektar atau kurang lebih 6,4 persen  dari luas wilayah meliputi:
  1. RTH pekarangan rumah seluas kurang lebih 340 ( tiga ratus empat puluh) hektar tersebar di wilayah kota Salatiga; dan
  2. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha seluas kurang lebih 25 ( dua puluh lima) hektar tersebar di wilayah Kota Salatiga.














BAB III
PENUTUP
Simpulan
            Ketersediaan ruang terbuka hijau merupakan faktor yang penting dalam suatu kota ketika melaksanakan pembangunannya, dimana Ruang terbuka hijau berfungsi sebagai pengontras anatara lingkungan buatan dan lingkungan alam. Akan tetapi pada kenyataannya ketersediaan ruang terbuka hijau sering dilupakan dalam proses pembangunan. Sehingga mengakibatkan semakin menurunkannya kualitas lingkungan dalam kota yang tingkat pembangunannya tinggi. Cakupan runag terbuka hijau yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebesar 30% dar luas wilayah belum mampu dipenuhi oleh kota-kota yang ada di Indonesia, cakupan yang mamapu dipenuhi hanyalah 10% dari luas wilayah. Faktor penyebab belum tercukupinya ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah diantaranya adalah sebagai berikut :
·        Belum adanya aturan hukum dan perundangan yang tepat dalam mengatur ketersediaan ruang terbuka hijau.
·        Persoalan runag terbuka hijau belum dijadikan prioritas bagi pemerintah dibandingkan dengan persoalan kemiskinan dan pendidikan
·        Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak pengembang dalam melaksanakan pembangunan  masih bersifat berat sebelah.
·        Belum jelasnya kelembagaan yang bertugas dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
·        Belum terdapatnya tata kerja pengelolaan RTH yang jelas.
·        Lemahnya persepsi masyarakat akan pentingnya ketersediaan RTH
·        Keterbatasan lahan kota yang diperuntukan untuk RTH
·        Belum optimalnya pemanfaatan lahan terbuka yang ada di kota untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau.

Saran
            Persoalan ruang terbuka hijau harus menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, karena jika tidak degradasi lingkungan akan semakin parah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
1.        komitmen pimpinan dalam mengarahkan pembangunan kotanya, sehingga lebih memperhatikan aspek lingkungan dibandingkan keuntungan.
2.        meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta akan arti pentingnya ruang terbuka hijau dengan mengadakan kegiatan lingkungan yang lebih bermanfaat.
3.        Menerbitkan perda/aturan-aturan yang mendukung pelaksanaan pemenuhan RTH kota.

















DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo.(2010). Pembangunan Kota Optimum dan Efisien & Mandiri. Yogyakarta: Graha Ilmu
Darmawan, Edy.(2003).Teori dan Implementasi Perancangan Kota.Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
Hadi, Sudharto P.(2005).Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Supriyanto, Budi.(2009).Manajemen Tata Ruang.Tangerang:CV.Media Brilian
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
http://www.penataanruang.net
http://www.hukumjogja.go.id/tataruang

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Wanita

wanita

Hati Manusia