Ruang Terbuka Hijau ( Green Open Spaces)
1.1
LATAR
BELAKANG MASALAH
Dewasa
ini pembangunan merupakan kegiatan yang mutlak dilakukan oleh suatu negara , dimana
pembangunan menjadi tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan
nilai negaranya di mata negara lain. Pembangunan
berjalan dengan seiring waktu ke waktu menuju kearah yang jauh lebih baik, hal
ini terlihat semakin berkembangnya perekonomian suatu negara dikarenakan
majunya pembangunan yang dilakukan oleh negara tersebut. Pembangunan di
Indonesia sendiri masih terus berjalan
sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Pembangunan dilaksanakan oleh
pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah, dimana tonggak
pembangunan Indonesia diawali dengan dibukanya kesempataan penanaman modal bagi
investor asing maupun investor dalam negeri. Pembangunan dilaksanakan harus
mengacu kepada perencanaan pembangunan yang baik, dimana perencanaan berfungsi
dalam meminimalisir damapak yang kemungkinan diakibatkan oleh pembangunan. Di
Indonesia setiap pembangunan harus mengacu pada UU nomor 25 tahun 2004, yang
menjelaskan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pembangunan
secara langsung akan bersinggungan dengan perencanaan tata ruang, dimana
pembangunan yang tidak mengacu pada tata ruang akan menyebabkan terjadinya
benturan keinginan yang akan sulit dipecahkan nantinya, khususnya dalam
pelaksanaan kegiatan sektoral. Perencanaan
pembangunan didalamnya juga membahas mengenai perencanaan tata ruang, dimana
perencanaan yang baik akan meminimalisir dampak yang ditimbulkan pembangunan
sedangkan tata ruang mensinkronisasikan pembangunan dengan alam sekitarnya. Perencanaan
tata Ruang didalamnya akan selalu membahas tentang ketersediaan Ruang terbuka
Hijau yang merupakan elemen penting dalam pembangunan yang tidak dapat
dilepasakan. Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Tata Ruang
Wilayah Nasional mengatur bahwa setiap wilayah kota/ kabupaten harus menyisakan
30% dari luas wilayah untuk dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau. Permasalahan
yang ada hingga saat ini adalah, cakupan sebesar 30% sangat sulit dipenuhi oleh
sebagian besar kota yang ada di Indonesia. Persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan
Ruang Terbuka Hijau semakin kompleks dimana permasalahan tersebut disebabkan
dalam proses perencanaan pembangunan melupakan aspek ruang terbuka hijau. Berdasarkan
pemaparan diatas maka permasalahan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau merupakan
permasalahan yang sering dihadapi oleh kota-kota besar, terutama kota-kota
dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Disisi lain kota melaksanakan
pembangunan untuk memajukan kota tetapi juga disisi lain dihadapkan dengan
persoalan keseimbangan antara pembangunan dengan lingkungannya.
BAB II
PEMBAHASAN
Ruang merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan
secara umum dan merupakan barang publik yang dapat tereksploitasi bila
pemafaatnya melebihi daya dukungnya, dan merupakan wadah dimana keseluruhan
interaksi sistem sosial ( yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial,
ekonomi dan budaya) dengan ekosistem ( sumber daya alam dan sumber daya buatan)
berlangsung. Ruang harus dimanfaatkan
secara arif dan efisien, sehingga menungkinkan pemanfaaatan sumberdaya alam
yang terkandung didalamnya dapat secara optimal dimanfaaatkan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007
tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan yang dimaksud dengan Ruang Terbuka
adalah ruang-ruang dalam kota/wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk
area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang.jalur dimana dalam penggunaanya
lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Sedangkan RTH Kawasan Perkotaan adalah bagian ruang
terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna
mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Sedangkan
kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian
dengan susunan fungsi kawasan sebagai permuiman perkotaan, pemusatan dan
distribusi pelayanan jasa pemenuhan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
Ruang perlu ditata agar dapat memberikan keseimbangan lingkungan dan dukungan
yang nyaman terhadao manusia serta hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan
memelihara kelangsungan hidupnya secraa normal. RTH kawasan perkotaan dibagi
menjadi dua bagian yaitu RTH publik dan RTH privat, RTH publik adalah RTH yang
penyediaanya dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pemerintah
kabupaten/kota. Sednagkan RTH privat adalah RTH yang penyediaannya dan
pemeliharaanya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan
masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah.
Ruang terbuka hijau tidak dapat dipisahkan dari manusia
baik secara psikologis, emosional ataupun dimensional. Ruang terbuka merupakan suatu wadah yang dapat menampung
masyarakat untuk beraktifitas dari masyarakat di wilayah tersebut. Rencana tata
ruang wilayah merupakan komponen yang penting dalam perencanaan pembangunan,
dimana dalam rencana tata ruang wilayah mengatur tentang ketersediaann ruang
terbuka hijau. Setiap perencanaan pembangunan kota harus memperhatikan elemen
yang meningkatkan nilai-nilai kemanusiaannya, seperti halnya dengan ruang
terbuka, karena pada dasarnya ruang terbuka memiliki nilai yang penting yaitu:
a.
Ruang
terbuka merupakan pelengkap dan pengontras bentuk kota (urban).
b.
Bentuk dan
ukuran ruang terbuka merupakan suatu determinan utama bentuk kota, artinya
30%-50% luas seluruh kota diperuntikan untuk ruang terbuka.
c.
Ruang
terbuka merupakan salah satu elemen fisik kota yang dapat menciptakan
kenikmatan kota.
d.
Mengangkat
nilai kemanusiaan, karena didalam ruang terbuka ini berbagai manusia dengan
berbagai aktivita bertemu.
Ruang terbuka
hijau berperan sebagai penyeimbang antara daerah terbangun dengan daerah
terbuka. Dari daerah terbanguan dengan kegiatan industri akan menimbulkan emisi
gas buang, dan konsentrasi manusia pada suatu tempat yang melampaui daya dukung
lingkungann menimbulkan polusi udara yang berdampak buruk terhadap kehidupan
manusia. Cakupan ruang terbuka hijau idealnya adalah 30% dari luas wilayah,
namun hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia hingga saat ini hanya
mampu memenuhi cakupan sebesar 10% dari luas kota. Padahal arti penting ruang
terbuka hijau sangat bermanfaat bagi masyarakat secara luas baik untuk
kesehatan, arena bermain, olahraga dan komunikasi publik.
Perkembangannya dalam dasawarsa ini, ruang terbuka hijau
telah tersingkir keberadaannya oleh pembangunan-pembangunan yang bersifat
menghabiskan keseluruhan lahan atau biasa disebut dengan pembangunann yang
berpola ”container” yakni suatu pembangunan yang secara sekaligus dapat
menampung berbagai aktvitas sosial ekonomi seperti Mall, Perkantoran, Hotel
dsb. Pemerintah lebih memilih melakukan investasi dengan
pembangunan-pembangunan mall yang menjanjikan keuntungan lebih dibandingkan
membangun taman kota atau hutan kota.
Persoalan ketersediaan ruang terbuka hijau belum menjadi
persoalan mendesak bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dibandingkan dengan
persoalan kemiskinan dan kesehatan juga merupakan salah satu faktor belum
terpenuhinya cakupan 30% tersebut. Selain hal tersebut banyak faktor yang
menjadi penyebab belum tercapainya ruang terbuka hijau sebesar 30% dari ,
diantaranya adalah :
·
Belum
adanya aturan hukum dan perundangan yang tepat dalam mengatur ketersediaan
ruang terbuka hijau.
·
Penegakan
hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak pengembang dalam
melaksanakan pembangunan masih bersifat
berat sebelah.
·
Belum
jelasnya kelembagaan yang bertugas dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
·
Belum
terdapatnya tata kerja pengelolaan RTH yang jelas.
·
Lemahnya
persepsi masyarakat akan pentingnya ketersediaan RTH
·
Keterbatasan
lahan kota yang diperuntukan untuk RTH
·
Belum
optimalnya pemanfaatan lahan terbuka yang ada di kota untuk dijadikan Ruang
Terbuka Hijau.
Kenyataan yang sangat dilematis bagi kehidupan perkotaan
saat ini, kota berkembang dengan begitu pesatnya akan tetapi kualitas
lingkungan perkotaan justru semakin mengalami penurunan yang sangat drastis.
Ruang terbuka hijau sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi persoalan
tersebut harus mulai dijadikan perhatian bagi seluruh pelaku pembanguan baik
itu pemerintah, masyarakat maupun stake holder. Di beberapa kota yang ada di
Indonesia kebutuhan ruang terbuka hijau mulai menjadi kegiatan yang wajib
dilakukan. Salah satunya adalah Salatiga, di Salatiga, kebutuhan ruang terbuka
hijau dicanangkan oleh Pemerintah Daerah dalam Perda No 4 Tahun 2011 sebesar 30%
dari luas wilayah. Sementara kondisi eksistingnya baru mencapai 11,01%dari luas
wilayah dengan perincian 259, 77 hektar atau 4,57% RTH publik dan 365,50 atau
6,44% RTH privat. RTH publik
aksisteising seluas kurang lebih 260 hektar atau kurang lebih 4,6 persen dari
luas wilayah meliputi:
- hutan kota seluas kurang lebih 29 ( dua puluh
sembilan) hektar terdapat di kelurahan Salatiga, Kelurahan Sidorejo Lor,
Kelurahan Tegalreja, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Kumpulreja, dan
Kelurahan dukuh.
- Taman RT, taman RW dan taman kota seluas kurang
lebih 26 ( dua puluh enam) hektar tersebar di wilayah Kota Salatiga;
- Pemakaman seluas kurang lebih 52 ( lima pulu dua)
hektar yang terseba di wilayah Kota Salatiga;
- Kawasan lindung bawahannya seluas kurang lebih 50 (
lima puluh) hektar di Kelurahan Bugel, Kelurahan Blotongan, Kelurahan
Sidorejo Kidul, Kelurahan Kutowinangun;
- Jalur hijau seluas kurang lebih 24 ( dua puluh
empat) hektar tersebar di wilayah Kota Salatiga; dan
- Agro wisata seluas kurang lebih 79 ( tujuh puluh
sembilan) hektar di Kelurahan Kumpulrejo.
RTH privat eksisting seluas 365 ( tiga ratus enam puluh
lima) hektar atau kurang lebih 6,4 persen
dari luas wilayah meliputi:
- RTH pekarangan rumah seluas kurang lebih 340 ( tiga
ratus empat puluh) hektar tersebar di wilayah kota Salatiga; dan
- Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha
seluas kurang lebih 25 ( dua puluh lima) hektar tersebar di wilayah Kota
Salatiga.
BAB III
PENUTUP
Simpulan
Ketersediaan ruang terbuka hijau merupakan faktor yang
penting dalam suatu kota ketika melaksanakan pembangunannya, dimana Ruang
terbuka hijau berfungsi sebagai pengontras anatara lingkungan buatan dan
lingkungan alam. Akan tetapi pada kenyataannya ketersediaan ruang terbuka hijau
sering dilupakan dalam proses pembangunan. Sehingga mengakibatkan semakin
menurunkannya kualitas lingkungan dalam kota yang tingkat pembangunannya
tinggi. Cakupan runag terbuka hijau yang dicanangkan oleh pemerintah pusat
maupun daerah sebesar 30% dar luas wilayah belum mampu dipenuhi oleh kota-kota
yang ada di Indonesia, cakupan yang mamapu dipenuhi hanyalah 10% dari luas
wilayah. Faktor penyebab belum tercukupinya ruang terbuka hijau sebesar 30%
dari luas wilayah diantaranya adalah sebagai berikut :
·
Belum
adanya aturan hukum dan perundangan yang tepat dalam mengatur ketersediaan
ruang terbuka hijau.
·
Persoalan
runag terbuka hijau belum dijadikan prioritas bagi pemerintah dibandingkan
dengan persoalan kemiskinan dan pendidikan
·
Penegakan
hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak pengembang dalam
melaksanakan pembangunan masih bersifat
berat sebelah.
·
Belum
jelasnya kelembagaan yang bertugas dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
·
Belum
terdapatnya tata kerja pengelolaan RTH yang jelas.
·
Lemahnya
persepsi masyarakat akan pentingnya ketersediaan RTH
·
Keterbatasan
lahan kota yang diperuntukan untuk RTH
·
Belum
optimalnya pemanfaatan lahan terbuka yang ada di kota untuk dijadikan Ruang
Terbuka Hijau.
Saran
Persoalan ruang terbuka hijau harus
menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, karena jika tidak degradasi
lingkungan akan semakin parah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa
cara, yaitu:
1.
komitmen
pimpinan dalam mengarahkan pembangunan kotanya, sehingga lebih memperhatikan
aspek lingkungan dibandingkan keuntungan.
2.
meningkatkan
peran serta masyarakat dan swasta akan arti pentingnya ruang terbuka hijau
dengan mengadakan kegiatan lingkungan yang lebih bermanfaat.
3.
Menerbitkan
perda/aturan-aturan yang mendukung pelaksanaan pemenuhan RTH kota.
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo.(2010). Pembangunan Kota Optimum dan Efisien & Mandiri. Yogyakarta:
Graha Ilmu
Darmawan, Edy.(2003).Teori
dan Implementasi Perancangan Kota.Semarang:Badan Penerbit Universitas
Diponegoro Semarang
Hadi, Sudharto P.(2005).Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan.Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press
Supriyanto,
Budi.(2009).Manajemen Tata Ruang.Tangerang:CV.Media
Brilian
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
Undang-Undang
No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
http://www.penataanruang.net
http://www.hukumjogja.go.id/tataruang
Komentar
Posting Komentar